MATARAM, Teros Post – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan akan menjangkau sekitar 658 ribu unit usaha di seluruh wilayah NTB.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan langkah strategis pemerintah untuk memotret perkembangan dunia usaha secara menyeluruh, mulai dari sektor perdagangan, jasa, pertanian, hingga ekonomi kreatif.
“Kami tidak hanya mencatat lapangan usaha, tetapi juga melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Karena itu, kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik,” ujar Sonny saat pencanangan SE2026 di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Centre Mataram, Jumat (19/6/2026).
Menurut Sonny, perkembangan ekonomi NTB dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Jumlah unit usaha di daerah itu meningkat hampir 60 ribu unit dibandingkan 10 tahun lalu.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh berkembangnya sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, hingga industri kreatif yang semakin menggeliat di berbagai daerah di NTB.
Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta meningkatnya aktivitas wisata di kawasan Gunung Rinjani disebut menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Selain sektor jasa dan perdagangan, SE2026 juga akan menyasar sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB. Pada tahun 2025, produksi padi NTB tercatat sebagai yang tertinggi kedua di kawasan Indonesia tengah dan timur dengan pertumbuhan mencapai 14,51 persen.
Sonny menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang benar dan akurat.
“Pastikan jangan ada yang terlewat. Semua harus dicacah dan seluruh data harus akurat,” tegasnya kepada para petugas sensus.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengapresiasi semangat jajaran BPS dalam menjalankan SE2026 meski di tengah efisiensi anggaran pemerintah.
“Kami bangga kepada BPS, khususnya BPS Provinsi NTB, yang tetap menjalankan amanah undang-undang dengan penuh semangat. Kami di Komisi X mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi ini,” ujarnya.
Menurutnya, hasil SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam membaca arah ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dukungan terhadap pelaksanaan SE2026 juga datang dari Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menilai data ekonomi yang berkualitas menjadi kunci utama lahirnya kebijakan publik yang efektif.
“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Iqbal.
Sebagai simbol komitmen bersama, pencanangan SE2026 di NTB ditandai dengan penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur NTB, para kepala daerah kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda NTB.
Selain itu, para bupati dan wali kota di NTB juga menandatangani deklarasi dukungan sebagai bentuk kesiapan menyukseskan pendataan ekonomi di wilayah masing-masing.