Proyek Seaplane (Bandara Air) di Bendungan Batujai Ditolak Warga, Tujuh Dusun Suarakan Keberatan

 

Teros Post | Lombok Tengah — Rencana pembangunan proyek seaplane di kawasan Bendungan Batujai kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga dari tujuh dusun di sekitar lokasi menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu lahan, mata pencaharian, hingga kehidupan sosial masyarakat setempat.

Penolakan warga ini membuat proses perizinan proyek belum berjalan mulus dan masih dalam tahap pembahasan serta kajian lanjutan. Masyarakat meminta pemerintah dan pihak terkait untuk tidak terburu-buru melanjutkan pembangunan sebelum seluruh aspirasi warga benar-benar didengar.

Beberapa warga mengaku khawatir proyek tersebut akan berdampak pada lahan pertanian, aktivitas perikanan, hingga akses masyarakat di sekitar Bendungan Batujai yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

“Pembangunan jangan sampai merugikan masyarakat kecil yang sudah lama hidup di kawasan ini,” ungkap salah seorang warga dalam forum penyampaian aspirasi.

Di sisi lain, proyek seaplane disebut-sebut memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi di Lombok. Kehadiran transportasi udara berbasis perairan itu dinilai dapat membuka akses wisata baru sekaligus meningkatkan daya tarik daerah di mata wisatawan.

Namun demikian, berbagai pihak menilai bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada investasi semata. Pemerintah diminta mengedepankan dialog terbuka, transparansi, serta kajian lingkungan dan sosial yang matang agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat.

Pengamat sosial menilai komunikasi antara pemerintah, investor, dan warga terdampak menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan proyek tersebut. Jika aspirasi masyarakat diabaikan, bukan tidak mungkin penolakan akan terus meluas.

Hingga saat ini, proses pembahasan proyek seaplane di Bendungan Batujai masih terus berlangsung dan belum ada keputusan final terkait kelanjutan pembangunan tersebut.

Publik kini menanti langkah pemerintah, apakah proyek akan tetap dilanjutkan atau dilakukan evaluasi lebih mendalam demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal.